bintang

Senin, 24 Agustus 2015

Lembaga-Lembaga HAM di Indonesia

Lembaga-Lembaga HAM yang ada di Indonesia antara lain:
  • Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  • Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan
  • Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Prodemokrasi dan HAM 
  • Pengadilan HAM
Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia
Berikut adalah penjelasan mengenai lembaga-lembaga tersebut!

Komisi Nasional HAMKOMNAS HAM (Komisi Nasional HAM) adalah lembaga mandiri yang tidak berpihak, visioner, serta memiliki misi membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masyarakat Indonesia serta melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM. Komnas HAM dibentuk atas Keputusan Presiden atau Keppres No. 50 Tahun 1993, dan disempurnakan dengan UU No. 39 Tahun 1999.
Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang. Anggota Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian disahkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama lima tahun.
Komnas HAM memiliki empat fungsi, diantaranya adalah fungsi pengkajian dan penelitian, fungsi mediasi, fungsi pemantauan, dan fungsi penyuluhan.
Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan tujuan pembentukan Komnas HAM sebagai berikut:
  • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.
  • Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
KPAI dibentuk berdasarkan UU No. 23 tentang Perlindungan Anak. Anggota KPAI pusat terdiri dari 9 orang, yaitu 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 orang anggota. Tugas KPAI adalah sebagai berikut:
  1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan anak.
  2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan
Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres No. 181 Tahun 1998. Tujuannya antara lain menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung di Indonesia; mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM terhadap perempuan.


Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
LSM merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk masyarakat. LSM di Indonesia antara lain YLBHI, KONTRAS, dan ICW.


Pengadilan HAM
Pengadilan HAM diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar